Jakarta - 28 Agustus 2010, Rencana pemerintah untuk membatasi ruang gerak dan populasi sepeda motor di DKI Jakarta tetap mengemuka. Meskipun pemberitaan kebijakan ini sempat meredup tertimpa isu-isu sosial lainnya, kebijakan kontroversial ini terus menuai pro dan kontra di masyarakat.
Reaksi kontra datang dari berbagai komunitas dan organisasi pengguna roda dua. Sejumlah besar anggotanya yang sebagian besar menggunakan moda transportasi roda dua ini sebagai kendaraan sehari-hari menolak keras kebijakan pemerintah tersebut.
Road Safety Association ( RSA ), sebagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap permasalahan keselamatan jalan pun bereaksi. " Masyarakat rela memakai sepeda motor bahkan dengan cara kredit sekalipun, karena transportasi publik tidak cukup layak mengakomodasi kebutuhan transportasi mereka, hendaknya pemerintah tidak membuat kebijakan semena-mena dengan membatasi sepeda motor tanpa dibarengi dengan perbaikan kualitas layanan transportasi publik " tukas Rio Octaviano, ketua umum RSA, di Jakarta, Sabtu ( 28/8 ).
Sebagai implementasi kontra kebijakan pemerintah, RSA yang memperoleh dukungan oleh 700 bikers dari 70 klub dan komunitas roda dua menggelar aksi damai, Sabtu, 28 Agustus 2010. Tema aksi " TOLAK PEMBATASAN SEPEDA MOTOR, Sediakan Transportasi Publik Yang Aman, Nyaman dan Terjangkau "
Aksi akan berpusat pada orasi dibundaran HI dan konvoi dari Senayan hingga Silang Monas. Sebagai hasil dari aksi tersebut, RSA akan mengajukan tuntutan kepada pemerintah, diantaranya penolakan pembatasan sepeda motor sebelum ada perbaikan transportasi publik.
Diharapkan dengan adanya aksi damai ini pemerintah Kota DKI Jakarta dan instansi terkait dapat meninjau kembali bahwa pengguna sepoda motor bukanlah pihak yang palaing berkontribusi terhadap kemacetan dan maraknya pengguna kendaraan pribadi akan terus bertambah sampai transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau diwujudkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar